Teori Demokrasi

                                                                              Teori demokrasi
Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari kata
Demos : rakyat
Cratein : memerintah
Menurut tahapan\perkembangannya
Menurut tahapannya terdapat 2 tahapan yaitu :
1. Demokrasi langsung.
Rakyat ikut bertpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan (legislatif, exekutif, yudikatif)
2. Demokrasi tidak langsung
Rakyat tidak lagi ikut secara langsung penyelenggaraan pemerintah melainkan melalui wakil-akilnya yang ditentukan dalam suatu pemilihan umum.
Perkembangan demokrasi langsung ke demokrasi tak langsung.
Demokrasi langsung pertama kali diselenggarakan pada zaman yunani kuno yaitu pada negara polis dimana demokrasi langsung ini dapat terlaksana karena jumlah rakyat masih sedikit, wilayah belum begitu luas, pemasalahah belum banyak hingga rakyat bisa secara langsung ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan namun perkembangan selanjutnya rakyat bertambah banyak, wilayah bertambah luas, permasalahan semakin komplek sehingga rakyat tidak lagi bisa ikut dalam urusan pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum hal ini yang disebut demokrasi tidak langsung.
Demokrasi menurut bentuk dan isi
1. Bentuk
Pemerintahan yang dilakukan oleh banyak orang
2. Isi
Pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak.
Kriteria yang menetukan jenis demokrasi
Berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dan badan exekutif sesuai dengan ajaran montesque dalam ajaran nya trias politica yaitu :
1. Kekuasaan yang bersifat mengatur (legislatif)
2. Kekausaan yang bersifat melaksanakan peraturan (exekutif)
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan (yudikatif)
Dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan penafsiran mengenai trias politica khususnya mengenai hubungan badan yang satu dengan yang lain.
Tiga perbedaan penafsiran adalah :
1. Perbedaan yang menimbulkan sistim preidensial
di amerika serikat trias politica ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan yang tegas, bahkan juga pemisahan badan-badannya
2. Perbedaan yang menimbulkan sistim parlementer
Di eropah barat khususnya di inggris badan yang satu dengan badan yang lain mempunyai hubungan timbal balik, seperti legislatif dengan exekutif
3. Perbedaan yang menimbulkan sistim referendum
Di swiss badan exekutif hanyalah sebagai badan pelaksana dari apa yang telah digariskan oleh badan legislatif
Dari perbedaan penafsiran maka lahirlah tiga tipe demokrasi modern yaitu :
1. Demokrasi modern dengan sistim presidentil
Dalam sistim ini terdapat pemisahan yang tegas yaitu :
Pemisahan yang tegas antara fungsi legislati dan exekutif
Pemisahan yang tegas antara badan legislatif dengan badan exekutif badan legislatif sebagai badan yang memegang kuasa pe-uu-an adalah badan perwakilan rakyat, maka secara prinsipal badan-badan tersebut bebas dari pengaruh yang satu terhadap yang lain.
ciri-ciri presidentil
a. Susunan badan exekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, dibantu seorang wakil presiden.
b. Dalam manjalankan pemerintahan sehari-hari presiden dibantu oleh para menteri yang harus bertanggung jawab kepada presiden.
c. Para mentri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
d. Para mentri tidak punya hubungan pertanggung jawaban dengan badan perwakilan rakyat
e. Yang bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan para mentripresiden sebagai pemberi tugas
f. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh bada perwakilan rakyat sehubungan dengan tindakan politik negara yang menyimpang kecuali jika presiden melakukan kejahatan dalam empeachment.
2. Demokrasi modern dengan sistim parlementer
Ciri-cirinya :
a. Kekuasaan legislatif diserahkan pada parlemen
b. Kekuasaan exsekutif diserahkan pada suatu badan yang disebut kabinet ( dewan mentri )
c. Kabinet bertanggung jawqab pada parlemen
d. Prokram kabinet harus sesuai dengan tujuan politik sebahagian besar anggota parlemen
Bila kebijaksanaan tidak sesuai dengan tujuan dari parlemen kabinet dapat dijatuhkan dengan membentuk mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan kabinet untuk itu kabinet harus mengundur diri dengan demikian
e. Kedudukan kepala negara hanya sebagian lambang sidang yang menjalankan pemerintahan adalah perdana mentri
3. Demokrasi modren dengan sistem referendum.
Ciri cirinya:
a. Badan eksekutif nya merupakan dewan yang di sebut bundesrat.
b. Dewan tersebut adalah bagian dari legislatif yang disebut bundesversammlung,yang terdiri atas:
1) Nationalrat
Adalah badan perwakilan nasional
2) Stadenrat
Adalah perwakilan dari negara negara bagian ,negara bagian itu disebut kanton.
c. Presiden dan wakil dipilih oleh bundesversammlung dari anggota-anggota bundesrat untuk masa jabatan 1 tahun, tidak boleh 2 tahun berturut-turut.
d. Kedudukan presiden dan wakil sekedar sebagai kordinator bagi anggota-anggota bundesrat
e. Kedudukan bundesrat sebagi pelaksana peraturan yang telah ditentukan oleh bundesversammlung.
mekanisme pelaksanaan pemerintah
1. Mula mula yang terbentuk adalah bundesversammlung,yang terdiri atas nationalrat dan standerat
2. Nationalrat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemili dengan masa jabatan 4 tahun
3. Setiap kanton mengirim 2 orang wakil untuk duduk dalam standerat dengan carapemilihan dan masa jabatannya di tentukan oleh kanton masing-masing.
4. Setelah bunderversammlung terbentuk, badan inilah yang berfungsi sebagai badan legislatif yang membuat uu termasuk uud.
5. Setelah uu terbentuk, bundesversammlung memilih 7 orang anggotanya untuk duduk dalam bundesrat guna melaksanakan uu. Sebelum uu dilaksanakan lebih dulu diminta pendapat rakyat melalui referendum.
ada 3 bentuk referendum yaitu :
1. Referendum obligator (wajib)
Untuk berlaku suatu uu yang terpenting, uud, uu lain yang menyangkut hak rakyat, terlebih dulu bundesrat harus meminta pendapat rakyat dengan mengisi formulir. Lebih banyak suara yang menyetujui maka uu dapat berlaku.
2. Referendum fakultatif (tidak wajib)
Terhadap uu tertentu bundesrat tidak meminta pendapat rakyat, langsung diumumkan, jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada reaksi dari sejumlah orang, maka uu tersebut langsung mempunyai kekuatan mengikat, sebaliknya jika sebagian rakyat mengajukan keberatan agar diadakan referendum maka dimintakan pendapat rakyat sebelum diberlakukan
3. Referendum konsultatif
Yaitu referendum mengenai soal-soal teknis, yang biasanya wakil rakyat sendiri kurang mengerti tentang uu yang dimintakan persetujuannya.