Catatan Kuliah Si Anak Kampung di Hukum Unhas: CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG BISNIS

CONTOH SURAT PERJANJIAN

KERJA SAMA

DALAM BIDANG BISNIS

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomer: ----------------------------------------------------

Pada hari ini ------------------ tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ---------------------------------------------------

Pekerjaan : ---------------------------------------------------

Jabatan : ---------------------------------------------------

No. KTP / SIM : ---------------------------------------------------

Alamat : ---------------------------------------------------

Telepon : ---------------------------------------------------

2. Nama : ---------------------------------------------------

Pekerjaan : ---------------------------------------------------

Jabatan : ---------------------------------------------------

No. KTP / SIM : ---------------------------------------------------

Alamat : ---------------------------------------------------

Telepon : ---------------------------------------------------

3. Nama : ---------------------------------------------------

Pekerjaan : ---------------------------------------------------

Jabatan : ---------------------------------------------------

No. KTP / SIM : ---------------------------------------------------

Alamat : ---------------------------------------------------

Telepon : ---------------------------------------------------

Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok ( ----------- nama kelompok -------------- ) dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

4. Nama : ---------------------------------------------------

Pekerjaan : ---------------------------------------------------

Jabatan : ---------------------------------------------------

No. KTP / SIM : ---------------------------------------------------

Alamat : ---------------------------------------------------

Telepon : ---------------------------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama ( -------- nama perusahaan ------ ) dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pemasaran ( ---- nama produk ---- ) hasil produksi Kelompok ( ----------- nama kelompok -------------- ) yang tertuang dalam 14 (empat belas) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA mewakili Kelompok ( ----------- nama kelompok -------------- ) menyetujui untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, yang dalam hal ini PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai distributor utama atau agen tunggal oleh PIHAK PERTAMA untuk memasarkan ( ---- nama produk ---- ) produksi Kelompok ( ----------- nama kelompok -------------- ) sesuai surat penunjukkan nomor: ------------------------------------- tertanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).

Pasal 2

JENIS BARANG

PIHAK PERTAMA merupakan kelompok perajin yang khusus membuat ( ---- nama produk ---- ), yang meliputi:

1. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu --- )

2. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu --- )

3. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu --- )

4. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu --- )

5. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Kapasitas Produksi : --------------------------------- per ( --- waktu --- )

Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk memasarkan keseluruhan barang-barang produksi PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

SASARAN PANGSA PASAR

PIHAK KEDUA bersedia memasarkan ( ---- nama produk ---- ) produksi PIHAK PERTAMA tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui rekanan bisnis PIHAK KEDUA di luar negeri dan PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Pasal 4

WILAYAH PASAR

Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memilih pasar Indonesia selaku prioritas utama dan PIHAK PERTAMA telah menyetujuinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan batas waktu selama [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] tahun masa percobaan, dimulai tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) hingga ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).

2. Setelah masa percobaan tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerja sama berikutnya.

Pasal 6

TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN

1. PIHAK KEDUA akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA mengenai produk ( ---- nama produk ---- ) yang dihasilkan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima saran, petunjuk serta bimbingan teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan PIHAK KEDUA tersebut demi mengarah pada meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Pasal 7

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Selama masa percobaan seperti yang dimaksud pasal 5 Surat Perjanjian ini, sebelum PIHAK KEDUA berhasil memasarkan ( ---- nama produk ---- ) produksi PIHAK PERTAMA tersebut atau PIHAK KEDUA belum memberikan pesanan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak menjual produksinya kepada PIHAK KETIGA, dan atau bila memungkinkan, PIHAK PERTAMA akan mengarahkan PIHAK KETIGA tersebut untuk membelinya melalui PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENGADAAN

PIHAK PERTAMA sepenuhnya akan melayani pemesanan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bertanggungjawab penuh atas pengadaan serta pengiriman ( ---- nama produk ---- ) tersebut hingga sampai di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal 9

HARGA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menetapkan harga ( ---- nama produk ---- ), belum termasuk biaya pengiriman hingga sampai di tempat PIHAK KEDUA, dengan perincian harga sebagai berikut:

1. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Harga per buah : [(Rp. ------------,00) (---- jumlah uang dalam huruf ---- )]

2. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Harga per buah : [(Rp. ------------,00) (---- jumlah uang dalam huruf ---- )]

3. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Harga per buah : [(Rp. ------------,00) (---- jumlah uang dalam huruf ---- )]

4. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Harga per buah : [(Rp. ------------,00) (---- jumlah uang dalam huruf ---- )]

5. Jenis produk : ---------------------------------

Ukuran : ---------------------------------

Harga per buah : [(Rp. ------------,00) (---- jumlah uang dalam huruf ---- )]

Harga-harga tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] bulan setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini serta tidak dapat berubah, kecuali jika terdapat perubahan ketetapan Pemerintah dalam bidang moneter.

Setelah masa [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] bulan berlalu sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, akan dilakukan peninjauan kembali perihal harga awal yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian kembali dengan harga produksi yang ada. Untuk setiap pemesanan, PIHAK KEDUA akan menginformasikan kembali harganya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, atas pemesanan barang-barang dengan syarat pembayaran seperti berikut:

Uang Muka atau Down Payment sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen.

Sisa pembayaran sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen akan dibayarkan setelah ( ---- nama produk ---- ) tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Setelah PIHAK KEDUA dapat memasarkan barang-barang produksi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan untuk memasarkan atau menjual sendiri kepada PIHAK KETIGA manapun juga kecuali jika pembelian tersebut melalui PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menjual barang-barang produksi lain yang sejenis dengan produksi PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA manapun selain barang-barang produksi PIHAK PERTAMA.

3. Apabila PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KETIGA menjual pada sasaran pasar wilayah pasar seperti yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu kompensasi retribusi bagi PIHAK KEDUA.

4. Kompensasi retribusi tersebut disepakati bersama-sama dan ditetapkan sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari keseluruhan nilai penjualan.

Pasal 12

PENGGANTIAN BARANG

Dalam hal pemesanan barang oleh PIHAK KEDUA untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang dan lain sebagainya, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ).

Pasal 14

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.

3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

[ ------------------------- ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN

KERJA SAMA

DALAM BIDANG OLAHRAGA

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomer: ----------------------------------------------------

Pada hari ini ------------------ tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ( --- nama perusahaan --- ), produsen ( --- nama produksi --- ) dengan merek ( ------------------------------- ), berkedudukan di ( --- alamat lengkap perusahaan --- ) dalam hal ini diwakili oleh ( --------------------------------------------------- ) selaku ( -------- jabatan --------- ) yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ( ----------- nama atlit / olahragawan -------------------- ), ( -------- atlit / olahragawan --------- ), bertempat tinggal di ( --- alamat lengkap atlit / olahragawan --- ), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka membina olah raga ( -------- cabang olahraga --------- ), khususnya di Indonesia dan untuk menjalin serta meningkatkan kerja sama sebaik-baiknya antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak dengan ini mengadakan perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat yang diatur dalam 15 (lima belas) pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN OLAH RAGA ( -------- cabang olahraga --------- )

Olah raga ( -------- cabang olahraga --------- ) yang dimaksudkan adalah olah raga ( -------- cabang olahraga --------- ) yang terorganisir dan diijinkan oleh instansi atau organisasi yang berwenang, baik organisasi di Indonesia maupun di dunia internasional, dalam hal ini ( -------- Induk organisasi olahraga tersebut di Indonesia --------- ) serta ( -------- Induk organisasi olahraga tersebut di Dunia --------- ).

Pasal 2

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sebagai berikut:

Mengikuti pertandingan ( -------- cabang olahraga --------- ), baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang diminta atau ditentukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis terlebih dulu.
Tetap berlatih dengan serius untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri.
Turut mendidik dan membina calon-calon ( -------- atlit / olahragawan --------- ), terutama kepada calon-calon ( -------- atlit / olahragawan --------- ) yang terdaftar serta tergabung dalam ( ----------- nama klub olahraga --------- ) yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
Mengikuti kegiatan-kegiatan sales promotion dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai petunjuk dan pengarahan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

LARANGAN-LARANGAN

PIHAK KEDUA berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang baginya, seperti:

Mengikuti pertandingan ( -------- cabang olahraga --------- ) tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Menyampaikan hal-hal yang bersifat rahasia, baik yang menyangkut PIHAK PERTAMA maupun hal-hal yang terjadi di antara kedua belah pihak yang seharusnya patut atau wajib untuk dirahasiakan.
Melakukan atau mengadakan perjanjian lain, baik tertulis maupun lisan, dengan PIHAK KETIGA berupa perjanjian yang sama atau menyerupai perjanjian ini selama PIHAK KEDUA masih terikat dalam perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA.
Pelanggaran atas larangan tersebut akan menyebabkan PIHAK KEDUA dikenakan sangsi atas pelanggaran seperti yang tertulis dalam pasal 12 perjanjian ini.

Pasal 4

IMBALAN JASA

Untuk imbalan jasa, PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA uang sejumlah [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] selama masa perjanjian ini berlaku, dengan cara pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran Pertama sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian ini.
Pembayaran Kedua sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] dibayarkan [(-------- ) (------ jumlah waktu dalam huruf ------ )] bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini atau selambat-lambatnya tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).
Pembayaran Ketiga sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] dibayarkan [(-------- ) (------ jumlah waktu dalam huruf ------ )] bulan setelah pembayaran kedua atau selambat-lambatnya tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).
Pembayaran Keempat sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen atau sebesar [(Rp. ------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] dibayarkan [(-------- ) (------ jumlah waktu dalam huruf ------ )] bulan setelah ditandatanganinya pembayaran ketiga atau selambat-lambatnya tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).

Pasal 5

PENYEDIAAN SARANA

PIHAK PERTAMA akan memberikan semua peralatan ( -------- cabang olahraga --------- ) yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama berlangsungnya perjanjian ini. Peralatan-peralatan tersebut adalah:

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

------------------------- sebanyak [( ------ ) ( ---- jumlah ----- ) setiap ( ---- waktu ---- ) dengan merek dan spesifikasi sesuai permintaan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

SARANA KHUSUS

PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan sarana khusus untuk menunjang peningkatan kemampuan dan keterampilannya.
Pengajuan permintaan tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan sarana yang diminta secara terperinci dengan memberikan alasan.
PIHAK PERTAMA berhak menyetujui atau menolak permintaan PIHAK KEDUA tersebut dengan memberikan alasan maupun saran.

Pasal 7

BANTUAN KEPELATIHAN DAN PSIKOLOG

Selama berlangsungnya perjanjian ini dan demi meningkatnya kualitas permainan ( -------- cabang olahraga --------- ) PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan mendapat bantuan kepelatihan dari PIHAK PERTAMA.
Untuk pelatih fisik PIHAK KEDUA ditunjuk ( -------- nama pelatih -------- ).
Untuk pelatih strategi permainan ditunjuk ( -------- nama pelatih -------- ).
PIHAK KEDUA wajib mengikuti dan menuruti saran para pelatihnya dan apabila ditemukan ketidakcocokan diantara pelatih dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan melibatkan PIHAK PERTAMA.
Biaya latihan resmi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan ketentuan PIHAK KEDUA mengajukan permintaan anggaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya [( ------- ) ( ---- jumlah dalam huruf --- )] minggu sebelum latihan resmi dimulai. PIHAK PERTAMA akan mengutus petugasnya sebagai penanggung jawab.
Biaya latihan rutin menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri.
Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan menyediakan tenaga psikolog untuk PIHAK KEDUA.

Pasal 8

BIAYA-BIAYA PERTANDINGAN

Apabila PIHAK KEDUA mengikuti pertandingan bulutangkis atas petunjuk PIHAK PERTAMA, baik yang dilangsungkan di dalam maupun di luar negeri, maka biaya pendaftaran, ongkos perjalanan, uang saku, dan akomodasi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PERTANDINGAN KHUSUS

Apabila PIHAK KEDUA akan mengikuti pertandingan khusus yang tidak dalam agenda yang telah diketahui PIHAK PERTAMA sebelumnya, PIHAK KEDUA harus memberitahukan masalah itu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya [( ------- ) ( ---- jumlah dalam huruf --- )] minggu sebelum pertandingan dimulai.
Apabila PIHAK PERTAMA menyetujui permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembiayaan sesuai pasal 7 perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA berhak melarang keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam suatu pertandingan dengan mengemukakan berbagai alasan dan pertimbangan yang dapat diterima PIHAK KEDUA.
Tanpa ijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan.

Pasal 10

HADIAH-HADIAH KEJUARAAN

Hadiah-hadiah kejuaraan yang diperoleh PIHAK KEDUA dalam keikutsertaannya dengan ijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, diatur sebagai berikut:

Hadiah-hadiah berupa piala atau piagam harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberi hak penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan piala kejuaraan tersebut untuk sarana promosi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA tanpa sesuatu hak kompensasi.
PIHAK PERTAMA akan membuatkan duplikat piala untuk PIHAK KEDUA.
Hadiah-hadiah berupa uang dan barang-barang lainnya sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA.
Demikian pula dengan setiap kemenangan dalam rangka perlombaan ( -------- cabang olahraga --------- ) yang diperoleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA memberi hak penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan kesempatan kemenangan tersebut untuk alat atau sarana promosi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

TUNTUTAN

Apabila terjadi cidera, cacat atau kematian yang diakibatkan keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam suatu pertandingan, maka PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, baik dari PIHAK KEDUA sendiri maupun pihak-pihak lainnya.
PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan pengobatan jika PIHAK KEDUA mengalami sakit atau cidera akibat pertandingan yang diikutinya, sebanyak-banyaknya [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari jumlah keseluruhan biaya pengobatan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhannya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengembalikan keseluruhan imbalan jasa yang didapatnya sesuai Pasal 4 perjanjian ini secara sekaligus ditambah denda sebanyak [( ----- ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] kali keseluruhan imbalan jasa.
Sehubungan dengan pembatalan perjanjian ini maka PIHAK KEDUA melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) hingga tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).
Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 14

HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
Mengenai perjanjian ini berikut segala akibatnya bagi kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila ayat 2 pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ).

Pasal 15

PENUTUP

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.

3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN

KERJA SAMA

PEMASARAN BUKU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ----------------------------------------------------

Alamat : ----------------------------------------------------

Telepon : ----------------------------------------------------

Fax : ----------------------------------------------------

Dalam hal ini bertindak atas nama Penerbit ------------------------------------ yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ----------------------------------------------------

Alamat : ----------------------------------------------------

Telepon : ----------------------------------------------------

Fax : ----------------------------------------------------

Dalam hal ini bertindak atas nama ( --------- nama perusahaan ------- ) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama pemasaran dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memasarkan buku-buku yang diterbitkan PIHAK PERTAMA sesuai dengan area yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, yaitu area pemasaran Tunggal.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan jumlah buku yang diminta oleh PIHAK KEDUA dan menyerahkan pada PIHAK KEDUA dalam bentuk titip jual atau konsinyasi.

3. PIHAK KEDUA berhak untuk menyesuaikan luas area pemasaran sesuai dengan jumlah buku yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya kirim, biaya penagihan, biaya administrasi, dan biaya management pemasaran atas buku-buku yang diterimakan oleh PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK KEDUA berkewajiban menjagakan jumlah stok buku yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, segala resiko kehilangan setelah buku diterima sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung segala biaya promosi sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA. Oleh kedua belah pihak, perjanjian kerjasama promosi akan diatur dengan kesepakatan tersendiri yang tidak terlepas dari perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.

2. Bilamana salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lambat [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] bulan sebelumnya.

3. Dalam hal perjanjian ini berakhir, segala kewajiban kedua belah pihak masih berlangsung sampai dipenuhinya kewajiban tersebut.

Pasal 3

BUKU-BUKU YANG DIPASARKAN

1. Buku yang dipasarkan PIHAK KEDUA adalah buku-buku yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dengan harga jual bruto ditentukan dan menjadi hak PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa buku tersebut pada pasal 2 ayat 1 adalah buku yang tidak melanggar hukum. Karenanya segala tuntutan hukum dari PIHAK KETIGA sehubungan dengan penerbitan dan pemasaran buku ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, dan karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

3. PIHAK PERTAMA aktif dalam hal membuat buku-buku baru minimal [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] bulan [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] judul.

Pasal 4

POTONGAN HARGA

1. PIHAK PERTAMA memberikan potongan harga sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari harga bruto atas setiap buku yang berhasil dijual oleh PIHAK KEDUA.

2. Harga bruto buku sepenuhnya menjadi wewenang PIHAK PERTAMA dengan tanpa mengabaikan saran yang mungkin muncul dari PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA tidak berhak menaikkan atau menurunkan harga jual bruto tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PELANGGARAN AREA PEMASARAN

1. Area pemasaran yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama sekali tidak dapat dilanggar oleh masing-masing pihak, kecuali sebelumnya telah dibuat kesepakatan baru secara tertulis oleh kedua belah pihak.

2. Pelanggaran area pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak akan berakibat adanya sangsi bagi yang melakukan pelanggaran.

3. Sangsi atas pelanggaran area adalah denda sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari harga bruto.

4. Pihak yang melanggar wajib membayar denda pelanggaran selambat-lambatnya [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] minggu sejak terbukti melakukan pelanggaran wilayah.

5. Pembuktian pelanggaran wajib dilakukan oleh pihak yang merasa wilayahnya terlanggar.

Pasal 6

LAPORAN PENJUALAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan penjualan buku bulanan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal [( ------ ) ( --- tanggal dalam huruf --- )] bulan berikutnya.

2. PIHAK KEDUA wajib membayar lunas buku-buku yang terjual pada bulan yang bersangkutan seperti dimaksud pada pasal 6 ayat 1 di atas selambat-lambatnya [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] bulan sejak batas akhir laporan penjualan bulanan.

3. PIHAK PERTAMA wajib membuat kwitansi penagihan minimal [( ------ ) ( --- jumlah dalam huruf --- )] rangkap dan diserahkan ke PIHAK KEDUA selambat-lambatnya [( ------ ) ( --- waktu dalam huruf --- )] minggu sebelum jatuh tempo pembayaran.

4. Atas setiap hari kelambatan, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelambatan pembayaran pada PIHAK PERTAMA sebesar [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen. Denda kelambatan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak maksimal [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen.

5. Apabila dari transaksi yang telah dibayarkan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas transaksi kredit terjadi retur ke PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan CN (Credit Nota) kepada PIHAK PERTAMA atas pembayaran bulan berikutnya.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN LAIN-LAIN

1. Atas terjadi setiap perselisihan, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah menuju mufakat.

2. Apabila musyawarah yang dilaksanakan tidak memberi mufakat, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya melalui hukum pada ( ------ Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ------ ).

3. Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian ini akan diatur, kemudian secara tertulis dengan tidak terlepas pada perjanjian ini.

Dibuat di : ( --- tempat --- )

Tanggal : ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- )

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN

KERJA SAMA

PENGGADUHAN SAPI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ----------------------------------------------------

Pekerjaan : ----------------------------------------------------

Alamat Lengkap : ----------------------------------------------------

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut PEMILIK

2. Nama : ----------------------------------------------------

Pekerjaan : ----------------------------------------------------

Alamat Lengkap : ----------------------------------------------------

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut PENGGADUH

Kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama penggaduhan hewan ternak sapi, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 21 (Dua puluh satu) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek penggaduhan dalam perjanjian ini adalah hewan ternak sapi yang sekurang-kurangnya berumur 1 (satu) tahun, dimana sapi tersebut dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Pasal 2

Kedua belah pihak mengetahui harga pembelian sapi selaku obyek penggaduhan tersebut, yaitu sebesar [(Rp. --------------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )].

Pasal 3

Sapi yang menjadi obyek penggaduhan tersebut sepenuhnya milik PEMILIK.

Pasal 4

PEMILIK menyerahkan sapi sebanyak [( --------- ) ( ------- jumlah dalam huruf ------ )] ekor kepada PENGGADUH dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang turut menandatangani perjanjian ini.

Pasal 5

Perjanjian penggaduhan ini dilangsungkan selama [( --------- ) ( ------- waktu dalam huruf ------ )] bulan, terhitung sejak tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ) hingga tanggal ( ------ tanggal, bulan, dan tahun ------ ).

Pasal 6

PENGGADUH menyediakan sarana dan prasarana dalam penggaduhan sapi.

Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa:

1. Kandang dan perlengkapannya.

2. Saluran dan tempat pembuangan kotoran yang memadai.

Pasal 7

PENGGADUH bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara sapi selama masa penggaduhan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8

PENGGADUH bertanggung jawab untuk memberi makan sapi dan menjaga kesehatan sapi dengan sebaik-baiknya.

Pasal 9

PENGGADUH bertanggungjawab melakukan pembuangan kotoran sapi secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.

Pasal 10

PEMILIK atau orang yang diberi kuasa oleh PEMILIK akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh PEMILIK mengenai pemeliharaan sapi tersebut dan PENGGADUH bersedia menerima bimbingan petunjuk, dan saran tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan demi mengarah pada meningkatnya kualitas hasil pemeliharaan.

Pasal 11

Jika hewan ternak sakit, PENGGADUH berkewajiban melaporkan pada PEMILIK dan kedua belah pihak mencari jalan untuk pengobatan dan penyembuhannya, dimana biaya pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PEMILIK.

Pasal 12

Jika terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian PENGGADUH dalam pengawasannya, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGADUH sehingga PENGGADUH berkewajiban mengganti sapi yang hilang tersebut dengan sapi yang seumur dengan berat yang seimbang.

Pasal 13

Jika dikehendaki oleh kedua belah pihak, penggaduhan dapat diteruskan jika PENGGADUH telah mengganti sapi yang hilang sesuai pasal 12 tersebut di atas.

Pasal 14

Jika sapi yang dipelihara mati karena berbagai sebab, maka PENGGADUH berkewajiban untuk melaporkan kematiannya, baik melalui lisan secara langsung, melalui sarana komunikasi lain, atau secara tertulis dengan menyebutkan alasan penyebab kematian dan menyerahkan bangkainya. Dengan matinya obyek penggaduhan, maka secara otomatis perjanjian penggaduhan ini berakhir.

Pasal 15

Tidak ada tuntutan ganti rugi dari pihak PEMILIK kepada PENGGADUH karena kematian sapi dan begitu pula tidak ada tuntutan ganti rugi pula dari pihak PENGGADUH kepada PEMILIK.

Pasal 16

Sapi akan dijual setelah masa penggaduhan berakhir, dimana harga penjualan tersebut ditentukan PEMILIK dan PENGGADUH dipekenankan memberi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan PEMILIK dalam penjualan.

Pasal 17

Penjualan sapi tersebut harus diikuti oleh PENGGADUH atau orang yang ditunjuk selaku wakil PENGGADUH.

Pasal 18

Jika disetujui PEMILIK, PENGGADUH diperbolehkan mencari dan mendapatkan calon pembeli.

Pasal 19

Bagi hasil penggaduhan akan dilakukan sesuai perhitungan sebagai berikut:

1. Hasil usaha adalah hasil keuntungan penjualan, yaitu harga penjualan [(Rp. -------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )] dikurangi harga pembelian [(Rp. -------------,00) (------ jumlah uang dalam huruf ------ )].

2. PENGGADUH mendapatkan [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari hasil usaha.

3. PEMILIK mendapatkan [(------ ) % ( --- jumlah dalam huruf ---)] persen dari hasil usaha.

Pasal 20

Penjualan kotoran sapi sepenuhnya menjadi hak PENGGADUH.

Pasal 21

Kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Dibuat di : ( --- tempat --- )

Tanggal : ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- )

PEMILIK PENGGADUH

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

SAKSI-SAKSI:

[ --------------------------- ] [ --------------------------- ]

CONTOH SURAT PERJANJIAN

KERJA SAMA

PENGGADUHAN BABI